sosiologi politik

Pertanyaan:

1.      Jelaskan sejumlah kelemahan sistem politik Indonesia?

2.      Sistem politik seperti apa yang ideal dan efektif untuk Indonesia?

Jawaban:

1.      Kelemahan system politik Indonesia

System politik yang digunakan di Indonesia adalah system pancasila. Sistem Politik Pancasila adalah suatu sistem politik yang kedaulatan penuhnya berada ditangan rakyat dengan sedikit campur tangan legislatif.  Sistem politik pancasila adalah system yang menerapkan sila-sila pancasila untuk menjalankan kehidupan bernegara.

Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea paling akhir atau ke empat sudah terang dijelaskan bahwasanya system politik Indonesia berlandaskan pada lima bunyi Pancasila. Oleh karenanya system politik Indonesia kerap dimaksud dengan system politik Pancasila.

Namun dari system politik pancasila masih mempunyai kekurangan atau kelemahan. Antara lain:

1)      Terjadinya kebebasan tak bertanggung jawab dari segenap oknum masyarakat dalam berpolitik baik dalam cakupan masyarakat ataupun pemerintah.

2)      Sila ke empat yang berbunyi “ kerakyatan yang dipimpin oleh khikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Pada sila tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan kebijakan harus melalui proses musyawarah. Pada praktiknya wakil rakyat atau DPR apabila mengalami kebuntuan dalam menetapkan kebijakan solusinya adalah voting. Sedangkan voting dan musyawarah adalah dua hal yang sangat berbeda. Voting adalah penetapan keputusan berdasarkan hasil suara terbanyak, sedangkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat.

3)      Pada dasarnya kedaulatan rakyat lebih besar. Namun pada praktiknya wakil rakyat atau DPR yang mempunyai kedaulatan. DPR yang merancang dan menetapkan Undang-undang.

4)      Salah satu fungsi dari DPR yaitu fungsi legislasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Fungsi legislasi yaitu merancang dan mngesahkan Undang-undang. Kenyataannya dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia DPR belum mampu menghasilkan Undang-undang yang berkualitas.

5)      Presiden merupakan kepala Negara yang mengatur jalannya kepemerintahan. Dan keputusan vital Negara presiden yang menetapkannya. Namun presiden berawal dari anggota partai politik yang kemudian di ajukan menjadi capres. Ketika telah terpilih menjadi presiden, presiden tetap membawa kepentingan dari partai politik. Presiden bukanlah orang netral yang benar-benar mempunyai visi dan misi untuk membawa perubahan.

6)      Belum ada batasan dalam berpolitik secara organisasi seperti maraknya partai politik di Indonesia sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam pemilihan umum. Di samping itu kerap terjadi  perselisihan antar kelompok politik dan perebutan kekuasaan.

2.      System politik yang ideal untuk Indonesia

Demokrasi Pancasila - Pancasila sebagai dasar falsafah negara, merupakan dasar pengembangan dan pelaksanaan demokrasi yang berjalan di Indonesia. Dalam Pancasila terkandung prinsip-prinsip demokrasi bukan prinsip-prinsip kediktatoran. Dengan demikian, sistem politik yang sesuai dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila.

Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah/ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi yang dianut di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

pada hakikatnya demokrasi Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya.

Ciri khas demokrasi Pancasila adalah:

1)      Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2)      Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas.

3)      Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

4)      Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, ada dua asas yaitu:

1.      Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.

2.      Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama.

Apabila makna dari demokrasi pancasila diterapkan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tujuan bangsa, demokrasi pancasila dapat mengatai segala kesulitan yang sedang dihadapi bangsa ini